Kebijakan ekonomi adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil
kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, dapat juga terpengaruh oleh
lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia serta keyakinan
politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu, contohnya
Amerika.
Tujuan utama atau
akhir kebijakan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat
kesejahteraan masyarakat. Diukur secara ekonomi, kesejahteraan masyarakat
tercapai bila tingkat pendapatan riil rata-rata per kapita tinggi dengan
distribusi pendapatan yang retif merata.
Ada tiga macam kebijakan Ekonomi
menurut agregasinya, yaitu:
a.
Kebijakan ekonomi mikro.
Kebijakan pemerintah
yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis kegiatan yang
dilakukan oleh atau disektor mana dan diwilayah mana perusahaan yang
bersangkutan beroperasi.
b.
Kebijakan Ekonomi Meso
Kebijakan meso dalam arti
regional adalah kebijakan ekonomi yang ditujukan pada wilayah tertentu.
Misalnya kebijakan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia (KTI), yang
mencakup kebijakan industri regonal, kebijakan investasi regional dan sebagainya.
Kebijakan ini bisa dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
c.
Kebijakan Ekonomi Makro
Kebijakan ini mencakup semua
aspek ekonomi pada tingkat nasional, misalnya kebijakan uang ketat (kebijakan
moneter). Kebijakan makro ini bisa mempengaruhi kebijakan meso (sektoral atua
regional), kebijakan mikro menjadi lebih atau kurang efektif.
Instrumen yang digunakan untuk
kebijakan ekonomi makro adalah tarif pajak, jumlah pengeluaran pemerintah
melalui APBN, ketetapan pemerintah dan intervensi langsung di pasar valuta
untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap valas. (Tulus
Tambunan, 1996).
Kebijakan ekonomi
kerap menimbulkan masalah sosial, seperti pada kebijakan BBM. Meningkatnya
harga BBM menimbulkan banyak kesulitan
bagi para pengusaha, karena meningkatnya biaya produksi yang menyebabkan banyak
perusahaan terpaksa untuk mengurangi banyak pekerjanya untuk mengimbangi
biayanya. Akibat pengurangan pekerja inilah banyak bermunculan pengangguran,
seiring dengan bertambahnya pengangguran maka resiko angka kemiskinanpun
semakin melonjak, masyarakat miskinpun tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya
untuk makan, dampak ini meluas menjadi meningkatnya angka masyarakat yang
kekurangan gizi.
Referensi:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar